JAKARTA, KOMPAS.TV - Prof. Sulistyowati Irianto dari Forum Intelektual Antardisiplin atau FIAD menyoroti fenomena meningkatnya aksi masyarakat di berbagai daerah.
Menurutnya, yang seharusnya menjadi perhatian bukan sekadar aksi demonstrasinya, melainkan alasan yang mendorong masyarakat turun ke jalan.
Maka Sulistyowati meminta pemerintah melihat persoalan dan tuntutan yang melatarbelakangi aksi tersebut.
Ia juga mengkritik anggapan bahwa demonstrasi selalu identik dengan anarkisme atau kerusuhan.
Sulistyowati menilai apabila terdapat pihak yang melakukan tindakan kriminal dalam aksi demonstrasi, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka siapa pelakunya.
Ia meminta agar tindakan sejumlah oknum tidak serta-merta dibebankan kepada mahasiswa.
Ia juga mengingatkan peran gerakan masyarakat sipil dalam sejarah Indonesia sebagai bagian dari fungsi kontrol terhadap kekuasaan.
Sementara itu, Aktivis ’98 Budi Arie Setiadi menilai kritik masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga dan memperkuat demokrasi.
Menurut Budi Arie, perkembangan teknologi digital membuat informasi dan kritik masyarakat semakin cepat tersebar. Karena itu, demokrasi harus mampu membuka ruang bagi kritik dan autokritik.
Budi Arie menilai kritik masyarakat diperlukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki pemerintahan.
Di sisi lain, Deputi III Bakom RI Kurnia Ramadhana mengatakan pemerintah memahami adanya hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
Namun, ia juga menyebut pemerintah harus memastikan aksi berjalan tanpa mengganggu hak masyarakat lainnya.
Terkait rencana demonstrasi 27 dan 28 Agustus, Kurnia menegaskan pemerintah menjamin keamanan.
Kurnia mengatakan pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat yang memiliki keresahan terhadap kebijakan negara untuk menyampaikan pendapat.
Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar.
#demo #budiarie #bakom
Artikel ini bisa dilihat di :
https://www.kompas.tv/talkshow/687602/akademisi-tanggapi-demo-27-agustus-budi-arie-jangan-sampai-harapan-hilang-satu-meja
