JAKARTA, KOMPAS.TV - Aktivis ’98 Budi Arie Setiadi menyinggung narasi yang dinilainya berupaya membenturkan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Ia meminta agar perbedaan pendapat tidak selalu dipandang sebagai pertentangan.
Sementara itu, Deputi III Bakom RI Kurnia Ramadhana menilai pemerintah tetap perlu menjaga ruang penyampaian kritik masyarakat, termasuk aksi demonstrasi.
Namun, Kurnia mengatakan pemerintah juga harus mengantisipasi adanya pihak yang menunggangi aksi demonstrasi dengan agenda lain, termasuk membawa senjata tajam hingga melakukan tindak pidana.
Kurnia juga menilai pemerintah telah merespons berbagai kritik publik. Salah satunya terkait program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Ia menyebut sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah, termasuk menutup dapur yang bermasalah, memberhentikan pegawai yang melanggar hukum, hingga mengembalikan uang yang dinilai bermasalah.
Kurnia juga menyebut adanya efisiensi anggaran dalam program MBG. Kurnia menegaskan, kritik masyarakat menurutnya tidak diabaikan pemerintah.
Pandangan berbeda disampaikan Prof. Sulistyowati Irianto dari Forum Intelektual Antardisiplin atau FIAD.
Menurut Sulistyowati, persoalan MBG seharusnya menjadi pintu masuk untuk melihat persoalan yang lebih mendasar, terutama terkait perumusan kebijakan dan tata kelola.
Sulistyowati mempertanyakan landasan ilmiah dan perencanaan program tersebut, termasuk mengenai kelompok masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan makan dari pemerintah.
Ia juga menyoroti penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG. Menurutnya, pemerintah perlu melihat persoalan pendidikan yang lebih mendasar, seperti kualitas kurikulum dan guru.
Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar.
#prabowo #jokowi #mbg
Artikel ini bisa dilihat di :
https://www.kompas.tv/talkshow/687584/budi-arie-sebut-ada-upaya-membenturkan-jokowi-dan-prabowo-tapi-satu-meja