JAKARTA, KOMPAS.TV - Kritik terhadap pemerintah terus bermunculan. Tidak hanya datang dari mahasiswa, tetapi juga akademisi, guru besar, dan kelompok masyarakat sipil.
Deputi I Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fahd Pahdepie, mengatakan pemerintah menganggap kritik tersebut sebagai hal yang penting.
Menurut Fahd, kritik yang datang dari masyarakat merupakan bentuk kepedulian terhadap bangsa dan negara.
Fahd mengatakan pemerintah telah menyediakan ruang untuk berdialog, baik dengan presiden, para menteri, maupun jajaran pemerintah di daerah. Menurut Fahd, pemerintah merespons kritik melalui mekanisme kebijakan.
Namun, bagi BEM UI, persoalannya bukan sekadar tersedia atau tidaknya ruang dialog.
Ketua Departemen Kajian Strategis BEM UI, Namora Siahaan, mempertanyakan standar partisipasi publik yang bermakna dalam proses pengambilan kebijakan.
Namora menyebut salah satu unsur partisipasi bermakna adalah hak masyarakat untuk dipertimbangkan.
Namora kemudian menyoroti hak masyarakat untuk dipertimbangkan dalam keputusan pemerintah.
Menurut Namora, persoalan tersebut dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang mereka soroti.
Salah satunya terkait Makan Bergizi Gratis atau MBG dan anggarannya.
Namora menilai pemerintah seharusnya mulai melakukan penyesuaian anggaran lebih awal.
Namora juga memprediksi perdebatan mengenai efisiensi dan MBG akan kembali muncul ketika pembahasan anggaran berikutnya berlangsung.
Di sisi lain, Fahd mengatakan proses pengambilan kebijakan pemerintah dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan.
Menurutnya, kebijakan disusun berdasarkan perencanaan dan melalui proses konsultasi.
Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar.
Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/h4gCeXB5HRg
#demo #mahasiswa #bundaranhi
Artikel ini bisa dilihat di :
https://www.kompas.tv/talkshow/686668/kritik-kebijakan-pemerintah-datang-dari-banyak-kalangan-benarkah-didengar-rosi
