[FULL] Tanggapan Dosen HI dan Pengamat Intelijen soal Trump Klaim Selat Hormuz Masuk Wilayah AS

KOMPAS.TV - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengklaim mengendalikan Selat Hormuz dan berencana mendeklarasikan selat itu sebagai bagian wilayah AS usai menang perang lawan Iran.

Pernyataan kontroversial itu disampaikan Trump saat berbicara di sebuah rapat umum tentang hukum dan ketertiban di Long Island, New York pada Jumat lalu.

Trump menegaskan bahwa blokade AS terhadap Selat Hormuz akan tetap diberlakukan dan menyatakan tidak akan ada kapal lain yang bisa melintas tanpa izin AS.

Sementara, Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Qalibaf, menegaskan kembali tentang pendirian Teheran dengan menyebut kalau AS belum memenuhi syarat Iran, maka kendali lalu lintas Hormuz ada di tangan Iran.

Sementara itu, penasihat IRGC, Mohammad Reza Naqdi klaim Amerika gagal sejak awal dalam upaya menggulingkan pemerintah dan memecah belah Iran.

Ia pun menyebut Trump memiliki perilaku yang kekanak-kanakan karena sikapnya yang sering berubah dan tidak konsisten.

Terakhir, Trump menyatakan pihaknya tidak berencana menggelar pembicaraan dengan Iran. Pernyataan ini berbarengan dengan memanasnya situasi akibat kesepakatan Selat Hormuz antara Iran dan Oman.

Melalui unggahan Truth Social-nya, Trump menyatakan tidak ada pembicaraan atau percakapan yang berlangsung ataupun yang dijadwalkan dengan Republik Islam Iran.

Blokade angkatan laut tetap berlaku dan berkekuatan penuh. Selat Hormuz terbuka dan beroperasi. Semua ranjau air telah disingkirkan atau diledakkan.

Isu Selat Hormuz selalu menjadi perdebatan dan perselisihan dalam konflik antara Iran dan AS. Segala upaya diplomasi untuk membuka kembali jalur perairan strategis itu selalu berujung buntu tanpa hasil yang konkret.

Lalu, apakah kondisi ini akan memperkeruh suasana di Hormuz dan apakah Iran memiliki taktik lain untuk bisa meredakan kondisi saat ini?

Kita bahas bersama Tia Mariatul Kibtiah, Dosen Hubungan Internasional Binus University dan Stanislaus Riyanta, Pengamat Intelijen dan Keamanan Universitas Indonesia.

#trump #iran