TKD Dipangkas, APKASI Sebut Daerah Kesulitan Bangun Infrastruktur dan Bayar Gaji | SATU MEJA

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) menjadi persoalan yang dirasakan sejumlah pemerintah daerah.

Ketum APKASI periode 2025-2030, Bursah Zarnubi, membedakan antara efisiensi anggaran dengan pemangkasan TKD.

Menurutnya, efisiensi merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mengurangi anggaran yang tidak diperlukan.

Sementara pemangkasan TKD berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah.

Bursah menyebut lebih dari 90 persen daerah memiliki persoalan kemampuan fiskal yang perlu diperhatikan.

Ia mengatakan dampak pemangkasan paling terasa di daerah yang kemampuan fiskalnya terbatas.

Bursah menyebut setidaknya terdapat tiga sektor utama yang perlu mendapat perhatian, yakni infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.

Belanja wajib tersebut juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah membayar gaji.

Bursah memahami pemerintah tetap harus menjalankan sejumlah program prioritas nasional.

Ia menyebut beberapa program strategis pemerintah seperti MBG, koperasi desa kelurahan merah putih, swasembada pangan, dan sekolah rakyat. Namun, menurutnya, kebutuhan daerah juga harus tetap diperhatikan.

Dari sisi kebijakan, Pakar Otonomi Daerah Prof. Djohermansyah Djohan menilai pemerintah perlu berhati-hati dalam menjalankan program pusat di daerah.

Menurutnya, apabila pemerintah pusat menjalankan program dan kegiatan menggunakan dana pusat di daerah, hal tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip otonomi daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bahtra Banong, menilai persoalan TKD juga harus dilihat dari kemampuan daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

Menurut Bahtra, pemerintah pusat dan Kementerian Dalam Negeri terus mencari formula yang dapat mendorong daerah lebih mandiri.

Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar. 

Selengkapnya saksikan di sini: 

https://youtu.be/8UgdIaAw_X4

#efisiensi #anggaran #mbg