Presiden Prabowo Bentuk Pengadilan Ad Hoc Usut BUMN Bermasalah! Targetkan Hanya 300 BUMN

JAKARTA, KOMPAS.TV – Presiden Prabowo menyoroti pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Prabowo mengungkap pemerintah menemukan 1.074 BUMN, termasuk yang memiliki anak, cucu hingga cicit perusahaan.

Prabowo menilai banyak BUMN yang tidak produktif dan meminta tata kelola diperbaiki.

Hal ini disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 yang digelar di Gedung MPR/DPR di Senayan, Jakarta pada Jumat (14/8/2026).

Prabowo membuka kemungkinan pembentukan pengadilan ad hoc untuk mengusut pengurus atau direksi hingga 30 tahun. Dirinya juga membuka peluang amnesti khusus bagi mereka yang mengakui kesalahan. [TIMECODE: 01:54]

Pemerintah targetkan jumlah BUMN tersisa paling banyak 300 perusahaan pada akhir 2026.

Produser: Theo Reza