APKASI Usul Gaji Kepala Daerah Naik, Pakar: Tak Signifikan Cegah Korupsi | ROSI

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pakar Otonomi Daerah, Prof. Djohermansyah Djohan, tidak sependapat jika kenaikan gaji dikaitkan sebagai solusi untuk mencegah korupsi, khususnya di kalangan kepala daerah.

Menurut Djohermansyah, "Kalau untuk solusi menekan atau memecahkan masalah korup supaya kepala daerah tidak korup, ya dengan menaikkan gaji saya nggak sependapat itu."

Ia menegaskan, persoalan korupsi tidak semata-mata dipengaruhi oleh besaran penghasilan. Faktor integritas justru menjadi penentu utama.

Djohermansyah mengatakan, "Karena kalau kepala daerahnya rakus, ya maka akan tidak relevan itu, tidak akan signifikan. Gajinya kecil, tunjangannya kecil, gajinya besar atau gajinya kecil, itu dia tetap aja akan korup.”

Sebelumnya Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) mengusulkan pemerintah menaikkan remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

Usulan tersebut didasari penilaian bahwa beban kerja para kepala daerah saat ini sudah tidak lagi sebanding dengan penghasilan yang diterima. 

Selain itu, kenaikan remunerasi juga dinilai dapat menjadi salah satu langkah untuk menekan praktik korupsi di kalangan kepala daerah.

Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar.

Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/oBwtiU6GSeY 

#kepaladaerah #kpk #korupsi