JAKARTA, KOMPAS.TV - Program Koperasi Desa Merah Putih kembali menjadi perdebatan. CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat 2019–2025, Suroto, menilai pemerintah perlu melakukan langkah afirmatif untuk memperkuat koperasi sebagai pilar ekonomi nasional.
Suroto mengutip data Badan Pusat Statistik terkait rendahnya kontribusi usaha koperasi.
"Bahwa data BPS itu turnover bisnis dari kooperasi ini tidak lebih dari 1%. Mau dibiarkan seperti ini terus? Mau dibiarkan kooperasi sebagai soko guru ekonomi ini ditelantarkan terus? Kemudian apa yang akan terjadi di dalam sistem kooperasi kalau tidak ada upaya pemerintah sebagai affirmative action untuk merubah struktur ekonomi?"
Sementara itu, Mensesneg Kabinet Bayangan, Feri Amsari, menilai persoalan utama bukan pada tujuan program, melainkan pada proses perencanaannya. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih dahulu memperkuat koperasi yang sudah ada dibanding membentuk lembaga baru.
Feri juga mempertanyakan mengapa pemerintah tidak mengoptimalkan sekitar 130 ribu koperasi yang telah berdiri.
Menurutnya, memperkuat koperasi yang telah berjalan lebih tepat dibanding membangun sistem baru.
Dalam perdebatan tersebut, Feri juga melontarkan kritik keras terhadap pola pengambilan kebijakan pemerintah yang dinilainya tidak didasarkan pada perencanaan yang matang.
Ia mengatakan, "Saya agak khawatir dengan gagasan-gagasan yang muncul di presiden. Lebih kepada faktor wangsit saja. Misalnya MBG dikatakan itu wangsit dari Pak Presiden. Jangan-jangan Koperasi Merah Putih juga wangsit gitu ya. Universitas Republik Indonesia juga wangsit. Kenapa alat ukur melihatnya wangsit? Karena memang nihilnya perencanaan."
Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar.
Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/-b90us7CbOs
#kabinetmerahputih #kabinetbayangan #feriamsari
Artikel ini bisa dilihat di :
https://www.kompas.tv/talkshow/683176/feri-amsari-singgung-wangsit-presiden-saat-kritik-koperasi-merah-putih-rosi