Penangkapan Kepala Daerah Lombok menambah panjang daftar rentetan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat daerah.
DPR RI secara tegas menolak narasi klasik "biaya politik mahal" sebagai dalih korupsi dan menyebut rentetan korupsi ini murni dipicu oleh keserakahan serta krisis integritas pejabat.
Menanggapi maraknya kasus korupsi yang tak kunjung reda ini, DPR RI mendesak adanya evaluasi menyeluruh dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari penyelenggara pemilu, partai politik, hingga pemerintah.
Hal ini dinilai krusial agar borok penegakan hukum di tingkat daerah tidak merusak sistem demokrasi secara keseluruhan.
Namun, DPR menampik dalih klasik yang kerap dijadikan alasan pembenar oleh para pejabat daerah, yakni tingginya biaya politik (high-cost politics) saat Pilkada.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa akar masalah sebenarnya terletak pada hawa nafsu kekuasaan dan krisis moral individu.
"Saya ingin sampaikan bahwa biaya-biaya politik yang selalu dijadikan alasan kepala daerah korupsi ini, ini harus mulai disisir. Apakah memang ini bukan soal biaya politik yang mahal, tapi ini lebih kepada soal integritas, soal kredibilitas, dan tentu juga komitmen dari kepala daerah untuk bisa menahan hasrat, menahan hawa nafsunya untuk menjadikan kekuasaan itu sumber rente" ujar Saan dalam keterangannya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta
Simak selengkapnya dalam video berikut ini!
Video Jurnalis: Dimas Nanda Krisna
Naskah: Dimas Nanda Krisna
Video Editor: Dimas Nanda Krisna
Produser: Abba Gabrillin
#politik #saanmustopa #kepaladaerahkenaottkpk #kpk #vjlab
