Kabar soal DJP melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan pajak muncul setelah diterbitkannya SE Nomor SE-08/PJ/2026. Namun, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawati menjelaskan pada Senin (20/7/2026), bahwa TNI dan Polri bukan pelaksana pemeriksaan atau pengawasan pajak. Mereka hanya dapat diminta mendampingi petugas DJP dalam kondisi tertentu, misalnya untuk membantu koordinasi, keamanan, atau kondisi khusus di lapangan.
DJP menegaskan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas tidak memiliki kewenangan memeriksa dokumen pajak, menentukan besaran pajak, atau memungut pajak. Seluruh kewenangan perpajakan tetap berada di tangan DJP. Sementara itu, Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menyebut hingga Senin (20/7/2026), belum ada pembahasan di Mabes TNI mengenai rencana Babinsa ikut mengawasi kepatuhan pajak. Intinya, pelibatan aparat wilayah lebih ditujukan untuk mendukung koordinasi di lapangan, bukan menjadikan TNI dan Polri sebagai petugas pajak.
Simak selengkapnya dalam video berikut!
Penasaran seperti apa rasanya hidup ala "Harvest Moon" di dunia nyata? Yuk, tonton videonya lewat link berikut!
https://www.youtube.com/watch?v=XrhhjQ1dKl0&t=387s
Penulis Naskah: Arini Kusuma Jati
Narator: Arini Kusuma Jati
Video Editor: Arini Kusuma Jati
Produser: Arini Kusuma Jati
Music: Red - Anno Domini Beats
#Peristiwa #Viral ##cclabs #BabinsaAwasiPajak #DJP
