JAKARTA, KOMPAS.TV - Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menegaskan tidak ada aturan hukum yang mewajibkan aparat penegak hukum meminta izin presiden untuk menetapkan status tersangka atau menangkap mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah.
Ia menegaskan bahwa proses hukum dan penindakan aparat penegak hukum sepenuhnya berada di wilayah yudisial, sehingga tidak memerlukan laporan atau izin khusus dari Presiden Prabowo Subianto.
Gerindra meminta agar urusan teknis operasional penegakan hukum tidak dipolitisasi atau dibawa-bawa ke ranah Istana, mengingat presiden harus fokus memimpin pemerintahan dan kebijakan makro negara.
Istana membantah klaim pengacara eks Jampidsus, Hotman Paris yang menyebut pemeriksaan terhadap pejabat tinggi memerlukan izin presiden dan menegaskan seluruh proses penegakan hukum mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Kita bahas bersama Juru Bicara Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto.
Baca Juga Hotman Minta Maaf ke Prabowo, Kapolri dan Jaksa Agung soal Ucapannya Usai Pemeriksaan Eks Jampidsus di https://www.kompas.tv/nasional/681455/hotman-minta-maaf-ke-prabowo-kapolri-dan-jaksa-agung-soal-ucapannya-usai-pemeriksaan-eks-jampidsus
#febriardiansyah #prabowo #istana #hormanparis
_
Sahabat KompasTV, Mulai 1 Februari 2026 KompasTV pindah channel. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate KompasTV, di televisi anda di Channel 11 pada perangkat TV Digital atau Set Top Box. Satu Langkah lebih dekat, satu Langkah makin terpercaya!
Artikel ini bisa dilihat di :
https://www.kompas.tv/nasional/681465/full-gerindra-buka-suara-soal-istana-bantah-klaim-hotman-terkait-eks-jampidsus-kebanggaan-prabowo
