Sektor perikanan masih menjadi salah satu penopang perekonomian nasional dan sumber penghidupan jutaan masyarakat pesisir. Namun, di balik besarnya potensi tersebut, nelayan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait distribusi BBM bersubsidi.
Ketika barcode tidak dapat digunakan, nelayan terpaksa membeli BBM non-subsidi dengan harga lebih tinggi, sehingga biaya operasional melaut meningkat.
Komisi IV DPR RI menilai sistem barcode diperlukan sebagai alat kontrol untuk mencegah penyimpangan distribusi BBM bersubsidi. Meski demikian, DPR mendorong pemerintah mengevaluasi penerapan barcode agar lebih fleksibel dan dapat digunakan lintas wilayah.
Bagaimana pendapatmu?
Simak video selengkapnya dan dapatkan berita terkini lainnya di www.kompas.tv serta youtube.com/kompastv
#VODKompasTV