Dalam audiensi dengan Komisi IX DPR RI pada Kamis (16/7/2026), anggota MBG Watch, Media Wahyudi Askar, melontarkan membongkar nama yayasan yang mengelola dapur MBG di Indonesia. Daftar lima terbesarnya ternyata dikelola TNI dan Polri.
Ia mengungkapkan bahwa pengelolaan program melalui vendor-vendor besar yang terafiliasi dengan institusi seperti TNI dan Polri telah menciptakan praktik rente yang menguntungkan kelompok elit, sementara pelaku akar rumput justru dirugikan.
"Itu kenapa kami bilang, hentikan saja program ini," ungkap Media.
Media menekankan bahwa program ini telah melenceng dari tujuan teknokratis pengentasan stunting, bahkan membandingkannya dengan sistem pengawasan independen di Brasil yang melibatkan orang tua dan masyarakat sipil untuk menjamin transparansi serta efisiensi anggaran.
Media dengan tegas menolak narasi MBG itu "program mulia" karena menilai kebijakan ini lebih kental dengan motif politik dan penguasaan teritori logistik, bukan solusi nyata bagi anak-anak Indonesia yang membutuhkan. Ia menyoroti ketidaksinkronan target 82 juta penerima dengan data riil kelompok sasaran yang seharusnya hanya berjumlah sekitar 26 juta orang, sehingga memicu pemborosan anggaran negara yang masif.
Simak selengkapnya dalam video berikut!
Penulis Naskah: Elisabeth Putri Mulia
Video Editor: Fathir Rohman
Produser: Marvel Dalty
#politik #pemerintah ##kompascomlab #MBG #MBGWatch #BGN