Rencana penerapan aturan yang mewajibkan pelunasan pajak kendaraan untuk membeli BBM bersubsidi tengah menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Meski begitu, seorang pengamat BBM menilai kebijakan tersebut sebagai langkah yang keliru atau sesat. Isu ini awalnya mencuat dan viral di media sosial setelah sebuah video diunggah oleh seorang warganet. Dalam rekaman tersebut, tampak seorang petugas tengah memberikan pengumuman di sebuah SPBU yang teridentifikasi berada di kawasan Nusa Tenggara Timur (NTT). Petugas itu mengimbau masyarakat untuk menjadi warga negara yang bijak dengan membayar pajak tepat waktu serta menggunakan BBM bersubsidi secara tepat sasaran, sembari mengumumkan bahwa tim satuan tugas akan mulai melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhitung sejak 7 Juli 2026. Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel, Ahmad Safrudin, menegaskan bahwa tidak terdapat korelasi antara hak menerima subsidi BBM dengan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
#breakingnews #news #pajakendaraan #pertamina #bbmbersubsidi #subsidibbm #pertalite #solar #viral #beritaviral #petugaspajakdispbu #kompascom #jernihkanharapan #jernihmelihatdunia