Hujan Interupsi, DPR Sebut Koperasi Merah Putih Bukan Bisnis yang Baik, Bisa Mangkrak

Dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada Rabu (15/7/2026), sejumlah anggota dewan melayangkan kritik tajam terkait skema pembiayaan dan keberlanjutan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Legislator mempertanyakan risiko gagal bayar kredit perbankan yang skema cicilannya melampaui masa jabatan presiden, kekhawatiran atas tingginya bunga pinjaman Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) sebesar 6 persen, hingga transparansi penggunaan anggaran pelatihan yang mencapai Rp1,2 triliun. Para anggota dewan menegaskan bahwa program ini tidak boleh gagal mengingat dampaknya terhadap pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD).

Menanggapi sorotan tersebut, Menteri Koperasi Ferry Julianto menjelaskan bahwa permodalan KDMP akan dilakukan melalui kombinasi dana mandiri, LPDB, dan pinjaman bank, serta upaya penambahan pemasukan melalui pengelolaan minyak sawit mentah (CPO) melalui MOU dengan PT Agrinas Palma Nusantara. Meskipun demikian, berbagai tantangan operasional tetap disorot, mulai dari keterbatasan lahan desa di beberapa daerah seperti Bali, ketidakpastian kontrak kerja staf, hingga disparitas antara jumlah koperasi yang beroperasi dengan kewajiban pembayaran cicilan yang akan jatuh tempo pada September 2026.

Simak selengkapnya dalam video berikut!

Penulis Naskah: Elisabeth Putri Mulia
Video Editor: Fathir Rohman
Produser: Marvel Dalty

#politik #pemerintah ##kompascomlab #KopdesMerahPutih #KoperasiDesaMerahPutih #KDMP #FerryJulianto