Wali Kota Tidore Pilih Pangkas TPP 30 Persen daripada Merumahkan Tenaga Kontrak | BERUT

KOMPAS.TV – Apel akbar yang diikuti ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK paruh waktu, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, berujung ricuh setelah muncul wacana tenaga kontrak akan dirumahkan akibat defisit anggaran daerah.

Suasana apel berubah menjadi aksi protes. Massa sempat melakukan aksi saling dorong, pembakaran, dan berupaya merangsek masuk ke kompleks Kantor Wali Kota. Kericuhan akhirnya mereda setelah sesama pegawai berupaya menenangkan rekan-rekan mereka serta adanya pengamanan dari aparat kepolisian dan Satpol PP.

Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menyatakan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mengalami defisit anggaran sebesar Rp50 miliar. Sebagai solusi, ia menegaskan tidak akan merumahkan tenaga kontrak, melainkan memangkas tambahan penghasilan pegawai sebesar 30 persen bagi ASN maupun PPPK. Menurutnya, langkah tersebut disepakati oleh para pegawai. Muhammad Sinen juga menyatakan apabila tenaga kontrak tetap harus dirumahkan, ia berniat mengundurkan diri.

Dalam dialog ini, KompasTV juga menghadirkan pernyataan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang sebelumnya mengungkapkan kondisi keterbatasan anggaran pemerintah daerah, serta membahas dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap pembiayaan pegawai di daerah.

#TidoreKepulauan #PPPK #ASN #MalukuUtara #MuhammadSinen

Baca Juga Defisit Anggaran, Rencana Perumahan PPPK Picu Kericuhan di Tidore Kepulauan | KOMPAS PETANG di https://www.kompas.tv/regional/679251/defisit-anggaran-rencana-perumahan-pppk-picu-kericuhan-di-tidore-kepulauan-kompas-petang