Hapus Jabatan Komisaris BUMN Saja Tak Cukup, Ini Penjelasan Pakar

Penunjukan komisaris di sejumlah BUMN kembali memicu polemik. Di media sosial, publik mempertanyakan apakah pengisian kursi komisaris sudah benar-benar mengedepankan kompetensi atau justru sarat kedekatan dengan kekuasaan.

Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono, menilai ada tidaknya jabatan komisaris ini tidak menjamin sebuah perusahaan bisa lepas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sebab, KKN sendiri bisa masuk dari pihak direksi.

Simak selengkapnya dalam video berikut.

Editor: Monica Arum
Produser: Adil Pradipta

#Komisaris #BUMN #ObrolanNewsroom #ONRclips