Demonstran Tolak Kenaikan BBM-Pengusutan Korupsi MBG

MAKASSAR, KOMPAS.TV - Gelombang kritik terhadap kondisi ekonomi nasional kembali mengemuka di daerah. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulawesi Selatan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, menuntut pemerintah mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat.

Dalam aksi yang berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan tersebut, massa membawa spanduk, poster tuntutan, serta sebuah mobil komando yang digunakan untuk menyampaikan orasi secara bergantian. Para demonstran menilai tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat semakin berat dan membutuhkan respons yang lebih serius dari pemerintah.

Salah satu isu utama yang disuarakan massa adalah penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Mahasiswa menilai harga energi memiliki dampak langsung terhadap biaya hidup masyarakat karena berpengaruh pada sektor transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok.

Menurut para demonstran, kebijakan yang berdampak pada kenaikan biaya hidup berpotensi memperbesar beban ekonomi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang masih berjuang menghadapi tekanan ekonomi.

Selain menyoroti persoalan BBM, massa aksi juga menyampaikan penolakan terhadap Program Koperasi Merah Putih. Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi secara terbuka terhadap implementasi program tersebut agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

Dalam aksi yang sama, mahasiswa turut mendesak aparat penegak hukum untuk menuntaskan dugaan kasus korupsi yang berkaitan dengan Program MBG. Mereka menilai proses penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan akuntabel guna menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah maupun institusi penegak hukum.

Jenderal Lapangan aksi, Muhammad Rafly Tanda, mengatakan mahasiswa hadir untuk menyuarakan aspirasi masyarakat yang saat ini menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan mampu menjaga stabilitas daya beli masyarakat.

Aksi tersebut berlangsung secara tertib dengan penyampaian sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Massa berharap aspirasi yang mereka bawa dapat menjadi perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, khususnya terkait kebijakan ekonomi yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Demonstrasi yang berlangsung di Makassar ini mencerminkan masih kuatnya perhatian kelompok mahasiswa terhadap isu-isu ekonomi nasional. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tantangan pembangunan dalam negeri, mahasiswa menilai ruang kritik dan pengawasan publik tetap diperlukan agar kebijakan pemerintah berjalan sesuai prinsip transparansi, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Bagi para demonstran, persoalan harga kebutuhan hidup, efektivitas program pemerintah, dan penuntasan dugaan tindak pidana korupsi merupakan isu yang saling berkaitan. Karena itu, mereka meminta pemerintah tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.