Tolak Penertiban, PKL Rotterdam Kembali Demo di Balai Kota Makassar

MAKASSAR, KOMPAS.TV - Gelombang penolakan terhadap rencana penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Benteng Rotterdam, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terus berlanjut. Untuk ketujuh kalinya, puluhan pedagang yang tergabung dalam Aliansi Pekalima kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Makassar, Selasa (23/6/2026).

Massa aksi menilai langkah penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar berpotensi menghilangkan sumber penghidupan ratusan warga yang selama puluhan tahun menggantungkan ekonomi keluarga dari aktivitas berdagang di kawasan wisata bersejarah tersebut.

Dalam aksinya, para pedagang membawa sejumlah tuntutan. Selain meminta pemerintah menghentikan rencana penggusuran, mereka juga mendesak agar pedagang es kelapa di kawasan Benteng Rotterdam ditetapkan sebagai bagian dari ikon wisata kuliner Kota Makassar.

Koordinator aksi, Iswan Kusnadi, mengatakan keberadaan pedagang es kelapa di kawasan Rotterdam telah menjadi bagian dari identitas ruang publik dan daya tarik wisata yang dikenal masyarakat maupun wisatawan.

Menurutnya, penataan kawasan semestinya tidak dilakukan dengan mengorbankan pelaku usaha kecil yang telah puluhan tahun beraktivitas di lokasi tersebut. Ia menegaskan para pedagang tidak menolak penataan kota, namun menginginkan proses yang mengedepankan dialog dan mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi masyarakat.

Aliansi Pekalima juga meminta DPRD Kota Makassar segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) yang melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk perwakilan pedagang, pemerintah kota, dan pemangku kebijakan lainnya. Forum tersebut dinilai penting untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh pihak.

Selain itu, massa menuntut pemerintah menerapkan konsep penataan yang tidak menghilangkan mata pencaharian masyarakat kecil, menjamin perlindungan hak ekonomi dan sosial pedagang, serta mengedepankan musyawarah dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Aksi yang berlangsung di depan Balai Kota Makassar ini merupakan bagian dari rangkaian demonstrasi yang telah dilakukan sebanyak tujuh kali. Sebelumnya, para pedagang juga berulang kali menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD Kota Makassar.

Bagi para pedagang, kawasan Benteng Rotterdam bukan sekadar lokasi berjualan. Banyak di antara mereka yang telah menempati area tersebut selama puluhan tahun, bahkan sebagian merupakan usaha keluarga yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Karena itu, rencana penertiban dinilai tidak hanya berdampak pada aktivitas ekonomi harian, tetapi juga berpotensi menghilangkan sumber nafkah yang selama ini menopang kehidupan keluarga pedagang.

Para pengunjuk rasa menegaskan akan terus melakukan aksi hingga pemerintah membatalkan rencana penggusuran tersebut. Mereka berharap pemerintah kota dapat menghadirkan solusi yang lebih manusiawi dan berkeadilan, sehingga upaya penataan kawasan wisata dapat berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap hak hidup dan hak bekerja masyarakat kecil.

Di sisi lain, penataan kawasan kota tetap menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga fungsi ruang publik, ketertiban, dan estetika kawasan wisata. Namun, para pedagang menilai kebijakan tersebut perlu dirumuskan melalui dialog yang terbuka agar tidak menimbulkan konflik sosial maupun kerugian ekonomi bagi warga yang selama ini bergantung pada sektor informal.

Persoalan PKL Benteng Rotterdam pun kembali mengingatkan bahwa pembangunan dan penataan kota tidak hanya berbicara tentang wajah kawasan, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan publik mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di ruang-ruang ekonomi rakyat.