[FULL] Ironi Anggaran Pendidikan: Sekolah Rusak dan Kesejahteraan Guru Diperhatikan? | DIPO

KOMPAS.TV - Jurnalis KompasTV Dipo Nurbahagia, menelusuri secara langsung potret ironi penggunaan anggaran pendidikan yang turut diprotes oleh publik.

Salah satunya datang dari Aliansi Perempuan Indonesia, yang turun ke jalan menyuarakan berbagai persoalan ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Mereka mengungkapkan harapan dan kegelisahan yang mendorong mereka ikut menyuarakan aspirasi di tengah kondisi ekonomi saat ini. 

Dipo melanjutkan penelusuran ke Rumpin, Kabupaten Bogor, untuk menemui Saleh, seorang guru PPPK paruh waktu.

Selama 14 tahun, sejak 2010 hingga 2024, Saleh menjalani profesi sebagai guru honorer sebelum akhirnya diangkat menjadi PPPK-paruh waktu pada Desember 2025.

Dengan gaji Rp 1.8 juta dan memiliki tanggungan 5 orang, Saleh, tetap bersyukur karena dapat bertahan hidup meski tak bisa menabung. 

Dipo juga kembali mengunjungi SDN Kadusewu, sekolah tempat Saleh mengajar, yang sempat Dipo datangi 1 tahun lalu.

Jika dulu beberapa sudut tembok berlubang, bahkan sebagian diantaranya terancam runtuh, kini kondisinya berbeda. Sebuah komunitas membantu merenovasi kondisi sekolah.

Namun pertanyaannya, mengapa tak jua ada bantuan datang dari pemerintah, selain Makan Bergizi Gratis yang dibagikan kepada para siswa beberapa bulan terakhir? 

Dipo berbincang dengan Satriwan, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G).

Satriwan menyoroti penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG, yang dinilai berdampak langsung pada beban kerja guru hingga persoalan kesejahteraan.

Bahkan P2G menemukan masih terdapat guru dengan gaji Rp 50 ribu per bulan, di tengah anggaran fantastis Program MBG yang tembus lebih dari Rp 200 Triliun. 

Sementara itu kepada Dipo secara eksklusif, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Atip Latipulhayat, mengakui bahwa kesejahteraan guru belum sepenuhnya optimal.

Menurutnya, keterbatasan fiskal masih menjadi tantangan, meski pemerintah terus berupaya melakukan berbagai perbaikan secara sistematis, termasuk memperjuangkan gaji guru agar setara dengan upah minimum regional (UMR). Mampukah pemerintah merealisasikan janjinya?

Persoalan fiskal juga menjadi perhatian Galuh Muhammad, peneliti CELIOS. Ia menilai pemerintah perlu menjaga disiplin fiskal dalam menentukan prioritas belanja negara.

Terlebih, berdasarkan survei CELIOS, program Makan Bergizi Gratis tidak termasuk dalam tiga kebutuhan utama yang paling banyak diharapkan masyarakat saat ini.

Lalu mengapa Program MBG menyerap anggaran pendidikan paling besar, bahkan jika dibandingkan dengan kementerian yang menaungi bidang pendidikan?

Saksikan Program Dipo Investigasi episode Kesejahteraan Guru Terhimpit Anggaran? Tayang Senin 22 Juni 2026 pukul 20.30 WIB di KompasTV. 

#guru #honorer #pendidikan