KOMPAS.TV - Pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih kembali menuai sorotan karena dinilai tidak sejalan dengan pernyataan pemerintah terkait tujuan dan mekanisme di lapangan.
Sebelumnya, Menteri Koperasi menegaskan dalam rapat kerja bersama DPR bahwa Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan mampu menyediakan barang kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dari pasaran. Hal itu disebut dapat dicapai melalui distribusi langsung dari produsen atau pemegang merek utama, termasuk untuk komoditas seperti LPG 3 kilogram, beras, minyak, dan pupuk.
Selain itu, pemerintah juga mendorong skema pembiayaan mikro dengan bunga rendah untuk memperkuat daya saing koperasi di desa.
Namun di lapangan, sejumlah temuan dan persoalan yang muncul justru dinilai bertolak belakang dengan target tersebut, sehingga memicu perdebatan di publik.
Di sisi lain, kebijakan pengadaan kendaraan operasional koperasi juga menjadi sorotan. Melalui BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara, pemerintah disebut mengimpor sekitar 105 ribu mobil pikap dari India untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih di wilayah pedesaan.
Sekitar seribu unit di antaranya dilaporkan sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, namun rencana ini memicu polemik karena dinilai berpotensi berdampak pada industri otomotif dalam negeri yang tengah lesu.
Menanggapi hal tersebut, pimpinan DPR RI meminta agar rencana impor kendaraan tersebut ditunda untuk dilakukan kajian lebih lanjut.
Sejumlah pihak menilai perbedaan antara konsep kebijakan dan implementasi di lapangan perlu menjadi perhatian serius agar tujuan program tidak menimbulkan kontroversi berkepanjangan.
#KoperasiDesaMerahPutih #Kemenkop #DPRRI #BUMN #EkonomiDesa
Baca Juga Koperasi Desa Merah Putih di Kaloran Temanggung Berdiri di Akses Jalan Desa | BERUT di https://www.kompas.tv/nasional/674696/koperasi-desa-merah-putih-di-kaloran-temanggung-berdiri-di-akses-jalan-desa-berut
Artikel ini bisa dilihat di :
https://www.kompas.tv/nasional/674700/rencana-impor-105-ribu-mobil-pikap-dari-india-untuk-koperasi-desa-jadi-sorotan-dpr-berut