Feri Amsari Soroti Terobosan Aktivis di Pemerintahan, Ini Jawaban Budiman Sudjatmiko | SATU MEJA

JAKARTA, KOMPAS.TV - Masuknya sejumlah aktivis ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memunculkan perdebatan. 

Dosen Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai publik menaruh ekspektasi besar kepada para aktivis yang kini berada di lingkar kekuasaan untuk menghasilkan perubahan nyata, bukan sekadar menjadi bagian dari pemerintahan.

Feri menegaskan dirinya tidak mempersoalkan pilihan aktivis yang masuk ke dalam pemerintahan. Namun menurutnya, keberadaan mereka harus mampu menghasilkan kebijakan yang berdampak signifikan bagi masyarakat.

Menurut Feri, hingga saat ini belum terlihat capaian yang benar-benar menonjol dari para aktivis yang kini berada di pemerintahan.

Ia mencontohkan persoalan upah minimum yang menurutnya masih menyisakan banyak masalah di berbagai daerah.

Feri juga menyoroti tingginya harapan publik terhadap tokoh-tokoh aktivis yang kini menduduki jabatan strategis di pemerintahan dan menghadirkan terobosan yang berbeda dibanding politisi pada umumnya.

Secara khusus, Feri mengaku memiliki harapan besar terhadap Budiman Sudjatmiko yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).

Menanggapi kritik tersebut, Budiman Sudjatmiko menegaskan bahwa aktivis tidak harus selalu berada di luar kekuasaan.

Budiman juga menjelaskan bahwa BP Taskin merupakan lembaga baru yang tidak memiliki fungsi eksekutorial, melainkan bertugas melakukan koordinasi, pemantauan, dan perumusan konsep pengentasan kemiskinan.

Ia mengungkapkan bahwa salah satu temuan penting yang diperoleh lembaganya adalah bahwa kemiskinan tidak semata-mata berkaitan dengan pendapatan.

Berdasarkan temuan tersebut, BP Taskin telah menyusun rencana induk pengentasan kemiskinan yang mengintegrasikan program berbagai kementerian dan lembaga.

Bagaimana menurut Anda?
Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/c7-VobVdbQM 

#prabowo #menteri #kabinet