Maluku Utara Tak Cukup Anggaran, Gaji PPPK Terancam Hingga 2026 | JMP

KOMPAS.TV - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyebut Pemerintah Provinsi Maluku Utara saat ini tidak memiliki cukup anggaran untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga akhir 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Sherly dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri dan sejumlah kepala daerah yang digelar pada Senin kemarin.

Dalam rapat itu, Sherly menjelaskan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini cukup berat. Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Pemerintah Provinsi Maluku Utara disebut lebih kecil dibandingkan kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk pembayaran PPPK.

Meski demikian, Sherly memahami kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang juga tengah menghadapi tekanan. Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai inovasi agar tetap dapat menjaga keberlanjutan layanan publik di tengah keterbatasan fiskal.

#MalukuUtara #SherlyTjoanda #PPPK

Baca Juga Blak-Blakan! Gubernur Sherly Tjoanda di Rapat DPR: Kami Sekarang Tak Punya Cash Flow Bayar Gaji PPPK di https://www.kompas.tv/nasional/673513/blak-blakan-gubernur-sherly-tjoanda-di-rapat-dpr-kami-sekarang-tak-punya-cash-flow-bayar-gaji-pppk