Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda mengaku tidak memiliki uang untuk membayar gaji para PPPK hingga akhir tahun 2026.
Tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah bahwa itu tidak menyerasikan masalah kami di daerah, karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji PPPK sampai dengan akhir tahun, kata Sherly di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).
Sherly meminta agar sebagian besar dari 60 persen Dana Bagi Hasil (DBH) dikembalikan. Dia juga tidak berharap gaji PPPK akan dibayar pakai APBN, melainkan meminta sebagian DBH dikembalikan ke daerah.
Jika itu dikembalikan, kita kan mengambil jalan tengah, maka kemudian itu sangat membantu. Karena pada akhirnya menurut pendapat kami, relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik, tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur, dan infrastruktur itu diperlukan untuk fondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah," kata Sherly.
Simak selengkapnya dalam video berikut ini.
Penulis: Siti Laela Malhikmah
Video Jurnalis: Siti Laela Malhikmah
Video Editor: Siti Laela Malhikmah
Produser: Diamanty Meiliana
#SherlyTjoanda #DPRRI #Politik #Sherly #GubernurMalut #MalukuUtara #BeritaHariIni #News ##vjlab
