Rupiah dan IHSG Tertekan, Pemerintah Didesak Ambil Langkah Nyata Bukan Hanya Omong Kosong!

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tren pelemahan rupiah terhadap dolar AS serta sejumlah mata uang asing lain, dan rontoknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga ke level terendah, dinilai harus direspons dengan tindakan nyata.

Sinkronisasi kebijakan moneter melalui Bank Indonesia dan kebijakan fiskal melalui Kementerian Keuangan harus ditunjukkan kepada publik dan pasar.

Sinkronisasi kebijakan secara menyeluruh yang dihasilkan pasca-pertemuan DPR, BI, dan Kementerian Keuangan harus bisa dirasakan langsung oleh pelaku pasar dan masyarakat.

Dari sisi fiskal misalnya, selain pengelolaan kas negara yang transparan, dalam waktu dekat juga perlu dilakukan pengurangan anggaran belanja negara untuk sektor-sektor nonprioritas seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Anggaran sebesar Rp335 triliun untuk program MBG dinilai terlalu besar dan berpotensi membebani APBN.

Pemangkasan anggaran sebesar Rp67 triliun dari total Rp335 triliun dinilai patut diapresiasi, namun masih perlu dikaji agar dapat dilakukan efisiensi lebih lanjut.

Idealnya, anggaran MBG tidak lebih dari Rp100 triliun agar risiko penyimpangan maupun korupsi dapat diminimalkan.

Selain pos anggaran MBG, sejumlah pos belanja lain juga dinilai perlu dihitung ulang untuk dipangkas semata-mata guna mengurangi beban fiskal yang selama ini menjadi perhatian pelaku pasar.

Selain terus menyisir pos pengeluaran anggaran, pemerintah juga perlu mengantisipasi dampak terus melemahnya nilai tukar rupiah, seperti kenaikan harga bahan pokok dan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berujung pada meningkatnya angka pengangguran terbuka.

Perlu ada langkah konkret di tingkat kementerian untuk mengantisipasi kenaikan harga di masyarakat secara cepat dan solutif. Begitu pula pembentukan satuan tugas untuk mengantisipasi PHK akibat berhentinya operasional pabrik-pabrik industri yang terdampak pelemahan rupiah.

#rupiah #ihsg #rupiahlemah #ekonomi