JAKARTA, KOMPAS.TV - Makan Bergizi Gratis, program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang diklaim paling bermanfaat.
Hampir satu setengah tahun berjalan, Presiden mencopot Dadan Hindayana dari posisinya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional beserta 2 wakilnya.
Prabowo beralasan, banyak laporan soal penyelewengan, dan kejanggalan, dalam pelaksanaan program MBG.
Rabu (3/6/2026), tiga mantan pejabat BGN, Dadan Hindayana, bersama Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung, keluar dari Kejaksaan Agung mengenakan rompi tahanan.
Kejaksaan menduga Dadan cs, mengendalikan sejumlah yayasan pengelola SPPG atau dapur MBG, melalui pihak lain.
Penyidik juga menemukan, dugaan penyimpangan dalam pengadaan 21.801 unit motor listrik, dengan nilai total sekitar Rp1 triliun.
Penyidik juga menyoroti pengadaan 32 ribu pasang sepatu dalam proyek MBG.
Kejaksaan juga mengusut pengadaan 31.994 unit tablet yang diduga bermasalah, serta dugaan penyimpangan, dalam pengadaan 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.
Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, peneliti PUKAT UGM, Zaenur Rohman menilai pemerintah harus membuka data yayasan pengelola SPPG, agar dapat diawasi bersama.
Tongkat kepemimpinan Badan Gizi Nasional, sudah diestafetkan ke Nanik S. Deyang.
Tugas utama yang diembannya, adalah memimpin pelaksanaan program prioritas pemerintah, terkait pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, melalui program Makan Bergizi Gratis, serta mendorong penguatan ekonomi masyarakat.
Bagaimana Indonesia Corruption Watch menyoroti, kasus korupsi yang menjerat program MBG dan pengawasan seperti apa yang harus digalakkan, kita membahasnya bersama Peneliti ICW, Seira Tamara.
Baca Juga Prabowo soal Copot Dadan dari Kepala BGN: Ada Kejanggalan dan Indikasi Penyelewengan di https://www.kompas.tv/nasional/672911/prabowo-soal-copot-dadan-dari-kepala-bgn-ada-kejanggalan-dan-indikasi-penyelewengan
#dadanhindayana #bgn #mbg #korupsi
_
Sahabat KompasTV, apa pendapat kalian soal berita ini? Komentar di bawah ya!
Artikel ini bisa dilihat di :
https://www.kompas.tv/nasional/672933/blak-blakan-peneliti-icw-dorong-program-mbg-dihentikan-pencopotan-dadan-cs-dinilai-tak-cukup