Petani sawit menyampaikan kekhawatirannya soal kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI). Bahkan dikhawatirkan mengulang trauma era Orde Baru.
Ini tidak lepas dari kebijakan terbaru pemerintah yang dicetuskan tanpa melibat para pelaku usaha dan petani sawit. Sehingga dikhawatirkan terjadi adanya kepentingan dan berpotensi menciptakan monopoli ala state capitalism.
Trauma sejarah terkait Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) di era Orde Baru yang sempat menjanjikan perlindungan namun justru berakhir dengan kehancuran industri dan kerugian petani, kini membayangi inisiatif ini.
Meski pemerintah menjanjikan masa transisi dan evaluasi ketat untuk menghindari manipulasi data, tantangan besar tetap menghadang dalam memastikan agar DSI tidak mengulangi kegagalan sistem tata niaga masa lalu yang sempat merusak ekosistem pasar.
Sebelumnya, sesuai keinginan Prabowo, pemerintah memalui Danantara membentuk badan baru di BUMN untuk mengurusi kebijakan ekspor satu pintu bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Langkah ini diambil sebagai respons atas dugaan praktik under invoicing yang selama 34 tahun terakhir disebut telah menghilangkan potensi devisa negara hingga 15.400 triliun rupiah.
Dengan sistem baru ini, seluruh transaksi ekspor nantinya wajib melewati pintu DSI guna memastikan pencatatan nilai barang yang akurat dan transparansi aliran devisa ke kas negara.
Simak selengkapnya dalam video berikut!
Penulis Naskah: Elisabeth Putri Mulia
Narator: Elisabeth Putri Mulia
Video Editor: Elisabeth Putri Mulia
Produser: Marvel Dalty
Music: Sacrifices - Anno Domini Beats
#politik #pemerintah ##kompascomlab #DSI #Sawit #Cengkep #Danantara #Ekspor
