Projo Tegaskan Jokowi Belum Deklarasi Politik 2029, PDIP Nilai Blusukan Sarat “Syahwat Politik”

JAKARTA, KOMPAS.TV - Rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk kembali blusukan ke berbagai daerah terus memunculkan perdebatan politik.

Jubir PDI Perjuangan, Ansy Lema menilai saat ini pemerintah seharusnya fokus bekerja menyelesaikan persoalan rakyat ketimbang masuk terlalu dini ke agenda politik 2029.

Ansy mengingatkan pentingnya soliditas pemerintahan Prabowo Subianto di tengah tantangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Ansy, jika seluruh tokoh politik di dalam pemerintahan sibuk menjalankan agenda masing-masing, maka fokus pemerintahan bisa terganggu.

Ansy bahkan menilai pragmatisme politik saat ini terlalu dominan dalam perdebatan soal rencana blusukan Jokowi.

“Pragmatisme politik itu, itu sangat dekat dengan, mohon maaf ya, syahwat politik,” tutur Ansy.

Meski demikian, Sekjen Projo Freddy Damanik membantah tudingan bahwa Jokowi sedang menyiapkan agenda politik keluarga atau deklarasi menuju 2029.

Freddy menegaskan, agenda blusukan Jokowi lebih kepada menjaga hubungan emosional dengan masyarakat.

Namun Freddy tak menampik jika nantinya masyarakat menemukan figur politik yang dianggap sejalan dengan nilai-nilai Jokowi, maka relawan akan mendukung sosok tersebut.

Sementara itu, pengamat politik Adi Prayitno menilai komunikasi politik terkait evaluasi pemerintahan sebaiknya dilakukan secara tertutup demi menjaga stabilitas politik.

Adi mengatakan kritik terbuka dari Jokowi berpotensi dibaca publik sebagai manuver politik tertentu.

Menurut Adi, apa pun yang berkaitan dengan Jokowi akan selalu menjadi sorotan publik dan memunculkan pro kontra.

Adi bahkan menyebut Jokowi kini sudah menjadi “komoditas politik” di ruang publik.

Bagaimana menurut Anda? 

Saksikan selengkapnya di sini: https://youtu.be/50kDy7nyQHY 

#jokowi #politik  #pdip