Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai akuntabilitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat lemah.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin menjelaskan akuntabilitas program MBG sangat lemah karena belum ada cetak biru yang komprehensif dalam program tersebut.
Aminudin menambahkan program MBG seharusnya punya tolok ukur yang komprehensif untuk menilai keberhasilannya.
Menurutnya, dari hasil kajian KPK, tolok ukur pencapaian keberhasilan program tersebut belum terlihat. Sejatinya program MGB didesain untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Aminudin menegaskan tolok ukur komprehensif dianggap perlu setelah KPK melakukan kajian pencegahan korupsi dalam tata kelola program MBG pada 2025.