KOMPAS.TV - Kekhawatiran dirasakan langsung oleh Lina Wahyuni, guru BK honorer di SMP Negeri 2 Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Lina mengaku terkejut dan kecewa mendengar adanya aturan tersebut.
Lina mengatakan, para guru honorer bukan hanya memikirkan nasib pekerjaan mereka, tetapi juga keberlangsungan pendidikan siswa di sekolah.
Di SMP Negeri 2 Palimanan, terdapat sekitar 10 guru honorer yang masih aktif mengajar.
Kekhawatiran serupa juga disampaikan Kepala Sekolah SMKN 4 Medan, Fahriza Marta Tanjung.
Menurut Fahriza, sekolahnya saat ini memiliki sekitar 16 guru honorer. Jika aturan diberlakukan, tiga guru terancam harus keluar karena tidak terdaftar di dapodik sesuai ketentuan.
Fahriza menilai kehilangan guru honorer akan berdampak langsung terhadap proses belajar mengajar, terutama di sekolah kejuruan yang membutuhkan tenaga pengajar dengan kompetensi khusus.
Ia juga menyoroti persoalan waktu penerapan kebijakan yang dinilai tidak sinkron dengan kalender pendidikan sekolah.
Menurutnya, sekolah menyusun kebutuhan guru berdasarkan tahun ajaran yang dimulai Juli, sementara aturan mengikuti siklus tahun anggaran yang berakhir Desember.
Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, menegaskan persoalan guru honorer tidak bisa hanya dilihat dari sisi birokrasi.
Menurutnya, perhatian harus diberikan kepada kondisi nyata di lapangan, termasuk kebutuhan sekolah terhadap tenaga pengajar.
Bagaimana menurut Anda?
Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/fSG-LcnPG4k
#guru #honorer #prabowo
Artikel ini bisa dilihat di :
https://www.kompas.tv/talkshow/668729/guru-honorer-terancam-tak-bisa-mengajar-2026-sekolah-khawatir-kelas-terbengkalai