PAN Tarik Dukungan, Hak Angket Gubernur Kaltim Terancam Gagal? | BERUT

KOMPAS.TV - Masyarakat Kalimantan Timur sudah gerah dengan persoalan fasilitas mewah yang menelan anggaran fantastis di lingkungan Pemprov Kalimantan Timur.

Setelah gaduh mobil dan renovasi rumah dinas, baru-baru ini publik kembali menyorot anggaran laundry senilai Rp450 juta serta pengadaan kursi pijat hingga Rp47 juta.

Pemprov Kaltim buka suara soal anggaran laundry yang mencapai Rp450 juta selama satu tahun.

Belanja cucian atau laundry bukan hanya biaya cucian baju dinas Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud, tapi juga mencakup layanan kebersihan untuk karpet, gorden, sprei dan sarung bantal di rumah dinas hingga guest house yang berada di kawasan Gedung Pemprov Kaltim.

Sementara untuk kursi pijat yang sebelumnya disebut Rp125 juta, dijelaskan jika itu anggaran untuk 2 kursi pijat dengan detail harga Rp47 juta untuk kursi yang digunakan pimpinan.

Merespons tuntutan warga, DPRD Kalimantan Timur sepakat membawa hak angket pada Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud ke sidang paripurna.

Sebanyak 21 orang anggota DPRD Kaltim dari 6 fraksi sepakat untuk memberikan hak angket.

Namun hanya Fraksi Golkar yang tidak sepakat memberikan hak angket, dengan alasan masih harus mengumpulkan bukti yang cukup untuk mengkonfirmasi anggaran fantastis untuk rumah dinas dan kantor Gubernur Kaltim yang mencapai Rp25 miliar.

Namun belum berlangsung, hak angket sudah digoyang. Fraksi PAN tiba-tiba menarik dukungan pada hak angket.

Jika hal ini terjadi maka hak angket di rapat paripurna berpotensi gagal.

Dari 55 anggota DPRD Kaltim, 15 anggota Fraksi Golkar menolak.

Jika ditambah 4 anggota Fraksi PAN, total ada 19 anggota yang berpotensi tidak hadir saat rapat paripurna.

Padahal syarat hak angket saat paripurna, minimal 3/4 dari 55 anggota yakni 42 orang harus hadir.

Baca Juga 21 Anggota DPRD Kaltim Setuju Hak Angket untuk Gubernur di https://www.kompas.tv/regional/667173/21-anggota-dprd-kaltim-setuju-hak-angket-untuk-gubernur

#hakangket #gubernurkaltim #kaltim