Kronologi Kontroversi Kebijakan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Berujung Hak Angket

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas'ud menjadi sorotan publik.

Hal ini dipicu sejumlah kontroversi kebijakan yang menggunakan anggaran jumbo. Gelombang kritik pun berujung pada aksi unjuk rasa besar-besaran di Kalimantan Timur. Salah satunya pada 21 April 2026 dan 4-5 Mei 2026.

Ragam kontroversi muncul seperti pengadaan mobil dinas mewah senila Rp8,5 Miliar. Bahkan pengadaan mobil dinas ini sempat disinggung oleh Presiden Prabowo.

Pada awal april kontroversi kembali muncul, seperti anggaran renovasi rumah dinas gubernur mencapai Rp25 Miliar. Renovasi tersebut mencakup sejumlah fasilitas seperti akuarium air laut hingga kursi pijat.

Muncul juga sorotan lain terkait anggaran makan Pemprov yang mencapai Rp10 Miliar. Dalam hal ini Rudy menjelaskan bahwa anggaran tersebut telah turun dari tahun ke tahun.

Tak hanya soal anggaran, muncul juga dugaan isu dinasti politik dalam pemerintahan. Hal ini memunculkan kekhawatiran dan kritik terkait indikasi praktik dinasti politik dalam pemerintahan.

Akumulasi kontroversi ini memicu aksi demonstrasi pada April dan Mei, mahasiswa dan buruh turun ke jalan beraksi di Kantor Gubernur dan Gedung DPRD Kalimantan Timur.

Didorong oleh gelombang aksi massa, tuntutan hak angket terhadap Gubernur Kaltim disetujui DPR. Sebanyak 6 dari 7 fraksi di DPRD Kaltim menyepakati penggunaan hak angket. Usulan ini resmi diteken oleh 21 anggota dewan dan akan dibahas dalam badan musyawarah DPRD Kaltim sebelum dibawa ke rapat paripurna.

Video Editor: Novaltri Sarelpa
Voice Over: Tesalonika Ajeng
Produser: Theo Reza