[FULL] DPR & Dewan Penasihat MTI Bicara soal Insiden Tabrakan Kereta, Alarm Perbaikan Transportasi?

BEKASI, KOMPAS.TV - Tragedi Kereta Api Argo Bromo Anggrek yang menabrak KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur menjadi alarm keras bagi sistem perkeretaapian Indonesia.

Pasca peristiwa itu, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memperbaiki operasional kereta api dengan membangun jalan layang atau fly over penyeberangan di lintasan rel kereta api.

Ia juga mengakui masih banyak titik penyeberangan rel kereta tanpa penjagaan petugas.

Kini, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) masih menginvestigasi penyebab kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, memastikan kecelakaan ini menjadi momentum evaluasi total infrastruktur kereta api.

Utamanya, percepatan penyelesaian proyek double-double track atau rel empat jalur, untuk memisahkan jalur KRL dan kereta jarak jauh guna mengurangi risiko kecelakaan.

Sebelumnya, KA Argo Bromo Anggrek menabrak gerbong paling belakang KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam.

Akibatnya, gerbong khusus penumpang perempuan ringsek hingga menyebabkan korban jiwa dan luka.

Berdasarkan keterangan saksi, kecelakaan bermula karena KRL lain yang mengarah Jakarta menabrak sebuah taksi mogok di perlintasan dekat Stasiun Bekasi Timur.

Akibatnya, sebuah rangkaian KRL lainnya yang seharusnya menuju arah Cikarang ikut berhenti di Stasiun Bekasi Timur menunggu perlintasan kembali normal.

Tiba-tiba dari arah Jakarta, Kereta Argo Anggrek menabrak gerbong perempuan di bagian belakang KRL.

Puluhan penumpang yang seluruhnya perempuan menjadi korban jiwa dalam kecelakaan kereta ini.

Sementara itu, PT KAI mengungkap operasional di Stasiun Bekasi Timur ditutup sementara untuk kepentingan investigasi.

Sebanyak 15 penumpang meninggal dunia akibat tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line pada Senin malam.

Apa saja yang perlu dievaluasi dan menjadi catatan penting investigasi kecelakaan ini?

Kita bahas bersama Ketua Komisi V DPR Fraksi Demokrat 2009-2014 Mulyadi, Anggota Komisi V DPR Fraksi PDI Perjuangan Edi Purwanto, serta Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia Joko Setiyowarno.