Anggota DPR RI Komisi VI, Mufti Anam menyoroti dampak kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi. Ia menilai kebijakan ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap ketersediaan dan aksesibilitas BBM bersubsidi di tengah masyarakat.
"Akan sangat berdampak, karena kalau kita bercermin terhadap harga BBM sebelumnya, yang non-subsidi yang tidak terlampau jauh harganya dibandingkan harga BBM subsidi, kita lihat di masyarakat kita yang berhak, tidak bisa mengakses BBM subsidi dengan mudah," ujar Mufti kepada Kompas.com, Minggu (19/4/2026).
Ia menyoroti fenomena kelangkaan yang sering terjadi di lapangan. Menurutnya, banyak masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi justru sering kehabisan stok saat sedang mengantre di SPBU. Hal ini terjadi karena serapan BBM subsidi justru diambil oleh kelompok yang sebenarnya tidak berhak.
"Ketika dia antre, tiba-tiba barangnya tidak ada. Karena apa? Karena mereka yang tidak berhak pun akhirnya terpaksa membeli itu (BBM subsidi)," lanjutnya.
Mufti mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi kali ini akan memperparah situasi tersebut. Tekanan ekonomi akibat kenaikan harga diprediksi akan memaksa kelompok masyarakat kelas menengah, yang sebelumnya mampu membeli BBM non-subsidi, untuk beralih ke BBM subsidi.
"Saya khawatir, dan mungkin sejatinya akan terjadi, masyarakat yang hari ini merasa mampu membeli BBM non-subsidi, maka dengan kenaikan harga pada hari ini, mereka terpaksa untuk membeli BBM subsidi. Karena mereka merasa bahwa kemampuan mereka terbatas untuk membeli BBM non-subsidi," tegasnya.
Simak selengkapnya dalam video berikut ini.
Penulis: Siti Laela Malhikmah
Video Jurnalis: Siti Laela Malhikmah
Video Editor: Siti Laela Malhikmah
Produser: Dandy Bayu Bramasta
#BBM #HargaBBM #BBMNaik #Pertamina #Energi #Subsidi #News #vjlab
