JAKARTA, KOMPAS.TV - Mahkamah Agung menandatangani nota kesepahaman dengan BPJS Kesehatan sebagai bentuk penguatan sinergi antara kedua lembaga dalam mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Nota kesepahaman antara Mahkamah Agung dan BPJS Kesehatan digelar pada Rabu, 11 Maret 2026, di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat.
Nota kesepahaman ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung, Sunarto, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Pujowaskito.
Melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, diharapkan sinergi kedua lembaga dapat terus diperkuat dalam mendukung penyelenggaraan Program JKN.