DPR Semprot Menkes dan BPJS Kesehatan, Terungkap Pemda Tunggak Iuran 47 Juta Peserta

Pimpinan Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene menyampaikan protes kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, terkait penanganan terhadap Peserta Bukan Penerima Upah atau PBPU BPJS Kesehatan, Rabu (11/2/2026).

Felly menyampaikan kekecewaannya usai Ghufron menjelaskan masih ada 47 juta peserta PBPU Pemda yang mengalami penunggakan pembayaran iuran BPJS. Kondisi ini terjadi usai sejumlah anggaran daerah terdampak efisiensi dari pusat.

PBPU Pemda (Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah) adalah segmen kepesertaan BPJS Kesehatan di mana iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) melalui APBD. Program ini ditujukan bagi warga kurang mampu atau peserta yang didaftarkan oleh Pemda untuk mendapatkan jaminan kesehatan gratis (biasanya kelas 3).

"PBPU ini kalau yang memang pemerintah daerah tidak bisa bayar, apakah kita tutup mata? Apakah kita tutup mata? Ini pertanyaannya. Siapa yang mau tanggung jawab lagi? Ini mau tuntut bagaimana? Ini ada beberapa bupati dan walikota sampaikan tidak ada kemampuan untuk membayar. Saya tanya langsung, kenapa kalian kok bisa putuskan? Maaf, Bu Ketua, kami tidak mampu lagi untuk membayar," kata Felly.

Simak selengkapnya dalam video berikut!

Penulis Naskah: Daniel Kalis Jati Mukti
Video Editor: Fathir Rohman
Produser: Marvel Dalty

#politik #parlemen ##kompascomlab #BPJSKesehatan #BPJSPBI #MenteriKesehatan