KETUA UMUM PP MUHAMMADIYAH TOLAK POLRI DI BAWAH KEMENTERIAN: AKAN TIMBULKAN MASALAH BARU

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir  ungkap penolakan terhadap wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri di bawah kementerian. Menurutnya, wacana tersebut justru berpotensi menimbulkan masalah baru dan konflik dalam tata kelola keamanan serta penegakan hukum.

Pernyataan itu disampaikan Haedar Nashir usai menghadiri rapat koordinasi nasional Lembaga Dakwah Komunitas di Semarang (30/1/2026).

Ia menegaskan sikap Muhammadiyah menolak Polri berada di bawah kementerian. Haedar menilai, sesuai semangat reformasi, posisi Polri seharusnya tetap berada langsung di bawah presiden.

Haedar menambahkan, jika pemerintah ingin melakukan reformasi Polri, maka yang perlu dibenahi adalah reformasi internal di tubuh Polri itu sendiri, bukan dengan mengubah posisi kelembagaannya.

Tuliskan komentarmu dan dapatkan berita terkini lainnya di www.kompas.tv serta youtube.com/kompastv #VODKompasTV