Korupsi Daerah Berulang, Inspektorat Didorong Jadi Jalur Aduan Cepat | ROSI

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya menjelaskan sumber rekrutmen kepemimpinan nasional sangat beragam, mulai dari jalur partai politik, birokrasi, hingga swasta.

Seluruh kanal tersebut, menurutnya, perlu dibenahi secara paralel.

Untuk jalur partai politik, pemerintah mendorong penguatan sistem integritas. Sementara di birokrasi, pembenahan menjadi tanggung jawab lintas kementerian, termasuk Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara.

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Danang Widoyoko, menilai pendekatan pencegahan harus difokuskan pada daerah-daerah rawan korupsi. Ia mendorong optimalisasi Monitoring Center for Prevention atau MCP KPK sebagai instrumen pemetaan risiko.

Menurut Danang, MCP mengukur berbagai indikator rawan korupsi, mulai dari pengadaan barang dan jasa, hingga promosi dan mutasi aparatur sipil negara.

Ia juga menyoroti panjangnya proses pengaduan publik melalui kanal umum, dan menilai jalur langsung ke inspektorat kementerian bisa menjadi solusi agar laporan cepat ditindaklanjuti.

Bagaimana menurut Anda? Tuliskan komentarnya.

Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/jtVCelbFEEs?si=kF3xxWEf-rVhuuEN  

#kpk #korupsi #pati  

Sahabat KompasTV, Mulai 1 Februari 2026 KompasTV pindah channel. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate KompasTV, di televisi anda di Channel 11 pada perangkat TV Digital atau Set Top Box. Satu Langkah lebih dekat, satu Langkah makin terpercaya!