Kemendagri Dorong Sistem Integritas Partai Politik, Pengamat: Jangan Tunggu Undang-Undang | ROSI

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menekankan penguatan integritas partai politik harus dilakukan secara kolaboratif.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan lembaga antikorupsi dan organisasi masyarakat sipil. 

Bima Arya menyebut, penguatan sistem integritas menjadi syarat penting agar bantuan keuangan negara kepada partai politik dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Ia meyakini, kolaborasi lintas lembaga akan memperkecil ruang terjadinya korupsi di tubuh partai politik.

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Danang Widoyoko, menyebut gagasan sistem integritas partai politik sejatinya bukan hal baru. Inisiatif tersebut sudah dibahas sejak 2020, melibatkan KPK dan berbagai pemangku kepentingan.

Namun, implementasinya dinilai tidak mudah karena minimnya dukungan dari partai politik itu sendiri.

Danang juga mengungkapkan, proses penguatan sistem integritas sempat berjalan lambat, termasuk di Kementerian Dalam Negeri pada periode 2020 hingga 2021. Padahal, menurutnya, langkah tersebut tidak harus menunggu undang-undang dan bisa diselesaikan dengan perpres atau PP. 

Bagaimana menurut Anda? Tuliskan komentarnya.

Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/jtVCelbFEEs?si=kF3xxWEf-rVhuuEN  

#kpk #korupsi #pati  

Sahabat KompasTV, Mulai 1 Februari 2026 KompasTV pindah channel. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate KompasTV, di televisi anda di Channel 11 pada perangkat TV Digital atau Set Top Box. Satu Langkah lebih dekat, satu Langkah makin terpercaya!