Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mencuat dan menuai pro serta kontra di tengah masyarakat.
Wacana ini muncul setelah Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengusulkan agar Pilkada pada Pemilu mendatang dilakukan melalui DPRD.
Usulan tersebut disampaikan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat perayaan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Menanggapi wacana tersebut, sejumlah warga menyampaikan penolakan. Salah satunya Alif, warga asal Bandung.
Sebetulnya ada plus minusnya sih. Kalau tidak dipilih langsung bisa mengurangi ongkos politik. Tapi minusnya, itu mengurangi demokrasi yang sudah kita bangun sejak lama. Kalau saya sih tetap memilih dipilih melalui Pilkada, ujar Alif di daerah Rasuna Said, Jakarta Pusat, Jumat (9/1/2025).
Penolakan serupa juga disampaikan Rizky, warga asal Bandung. Menurutnya, Indonesia adalah negara demokrasi yang seharusnya tetap melibatkan rakyat secara langsung.
Kalau dipilih DPRD, ditakutkan terjadi politik turun-temurun, bisa anaknya, cucunya lagi, ucap Rizky.
Sementara itu, Zamora, warga asal Jakarta, juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap wacana tersebut. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam pemilihan kepala daerah.
Saya enggak setuju, karena kepala daerah itu buat rakyat, bukan buat DPRD. Jadi harus balik lagi ke rakyat, kata Zamora.
Meski diakui pemilihan melalui DPRD berpotensi menghemat biaya politik, sejumlah warga menilai alasan efisiensi anggaran tidak bisa mengalahkan prinsip demokrasi.
Simak selengkapnya dalam berikut ini.
Penulis: Cynthia Lova
Video Jurnalis: Cynthia Lova
Video Editor: Cynthia Lova
Produser: Abba Gabrillin
#Pikada #PilkadaDPRD #PemilihanKepalaDaerah #vjlab #voxpopkcm
