Kasus Ijazah Palsu Jokowi Melebar, Demokrat 'Meradang' Nama SBY Ikut Terseret Kasus | BERUT

JAKARTA, KOMPAS.TV - Polemik keaslian ijazah Jokowi seolah jadi drama tanpa akhir. Bahkan kasusnya tidak juga tuntas hingga tahun berganti.

Meski gelar perkara khusus telah dilakukan, ketidakpercayaan sebagian kelompok tetap memicu babak baru dalam sengketa hukum di awal Januari 2026.

Belakangan, kasus ini kian melebar. Partai Demokrat meradang! Sang Ketua Majelis Tinggi, Susilo Bambang Yudhoyono, disenggol berada di balik tudingan ijazah palsu Jokowi.

Terusik dengan tudingan di media sosial, Partai Demokrat resmi melayangkan somasi kepada pemilik akun TikTok berinisial SWBP pada 31 Desember 2025 lalu.

Somasi ini sebagai respons terhadap tudingan bahwa Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, adalah dalang di balik isu ijazah palsu Jokowi.

Partai Demokrat meminta akun tersebut meminta maaf dan memberikan klarifikasi secara terbuka.

Langkah Partai Demokrat mensomasi 4 akun media sosial didukung Roy Suryo, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.

Bahkan Roy menyebut akun-akun tersebut sering kali menyebarkan hoaks atau berita bohong.

Sementara itu, dalam sesi wawancara dengan Kompas TV, Jokowi menyatakan bahwa tudingan ijazah palsu yang diarahkan kepadanya sebagai sebuah operasi politik.

Pasalnya, tudingan ini sudah bergulir selama empat tahun dan tak kunjung selesai.

Jokowi melihat ada pihak lain yang ingin merendahkan dan menurunkan reputasinya. Bahkan, Jokowi pun tak membantah ada agenda dan orang besar dibalik tudingan ijazah palsu terhadap dirinya.

Setelah Partai Demokrat, giliran Roy Suryo melaporkan 7 orang pendukung Jokowi atas dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya.

Roy membagi laporan dalam 2 klaster, yakni tuduhan ijazah palsu miliknya serta tuduhan keterlibatan dalam korupsi Hambalang.

Menurut Roy, tuduhan-tuduhan yang disebar melalui media sosial itu tidak memiliki dasar. 

Dengan sikap Roy Suryo Cs yang tidak percaya dengan keaslian ijazah Jokowi, maka proses hukum pada akhirnya akan berlanjut ke pengadilan.