Aktivis Greenpeace Tegaskan Kritik Bukan Serangan ke Negara: Dana Publik Wajib Diawasi Warga | ROSI

JAKARTA, KOMPAS.TV - Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menegaskan pentingnya kritik terbuka dalam iklim demokrasi sebagai bagian dari hak warga negara untuk melakukan check and balance terhadap kebijakan dan penggunaan dana publik.

Dalam program ROSI, Iqbal meminta agar setiap persoalan yang muncul, termasuk dugaan intimidasi terhadap suara kritis, ditindaklanjuti melalui proses investigasi yang transparan. Namun ia menekankan, kritik dan masukan seharusnya disampaikan secara nyata dan terbuka, bukan melalui cara-cara yang justru memutus komunikasi.

Iqbal menyoroti anggapan bahwa kritik harus selalu disampaikan dengan cara tertentu agar dianggap pantas. Menurutnya, sikap tersebut justru menunjukkan ketidaknyamanan terhadap kritik itu sendiri.

Ia menegaskan, kritik dalam suasana demokrasi bukanlah upaya meniadakan kinerja pemerintah maupun institusi negara seperti TNI dan Polri. Kritik, kata dia, justru dimaksudkan agar kebijakan publik bisa dijalankan dengan lebih baik.

Sebagai contoh, Iqbal menyinggung pemberitaan mengenai penanganan bencana alam, di mana pada pekan ketiga pascabencana masih terdapat wilayah yang terisolasi, meski Presiden telah meninjau langsung lokasi terdampak.

Iqbal menilai, kritik yang disampaikan oleh jurnalis, konten kreator, aktivis, maupun masyarakat sipil pada dasarnya berangkat dari kepedulian dan rasa cinta terhadap bangsa.

“Sekeras-kerasnya kritik adalah rasa cinta dan kasih sayang terhadap bangsa ini dan terhadap penyelenggara negara,” tegasnya.

Ia menolak anggapan bahwa kritik dianggap mempermalukan negara hanya karena disampaikan oleh warga yang tidak memiliki jabatan atau seragam resmi.

Lebih lanjut, Iqbal mengingatkan bahwa ada hak-hak warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara, termasuk hak atas pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

“APBN itu dana publik. Pejabat hidup dari dana publik. Jadi kita punya hak untuk melakukan check and balance,” katanya.

Menurut Iqbal, ketika terjadi kesalahan dalam penggunaan dana publik, masyarakatlah yang pertama kali dirugikan. Karena itu, ruang kritik harus dijaga agar demokrasi tetap berjalan dan kebijakan publik benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/jeVZMgCs640?si=BI1FL3XpcEbJl76p 

#teror #aktivis #contentcreator