Koalisi Pemerintahan Setuju, PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD Karena Nilai Upaya Langgengkan Kekuasaan

KOMPAS.TV - Kini Demokrat menyatakan akan sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana perubahan sistem pilkada melalui DPRD.

Pengamat politik Ray Rangkuti menyebut perubahan sikap yang dilakukan Partai Demokrat dipengaruhi oleh tekanan pemerintah dan demi kekuasaan.

Padahal, pada 2014 lalu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengeluarkan perppu yang membatalkan pilkada dipilih oleh DPRD. Namun kini semua sikap itu berubah.

Sikap Partai Demokrat ini menyusul dukungan yang sebelumnya telah dilontarkan lima partai pendukung pemerintah.

Kelima parpol itu adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, PAN, dan Partai Nasdem.

Wacana ini bermula dari pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada HUT Golkar beberapa waktu lalu.

Bahlil menyatakan pilkada langsung kerap menimbulkan konflik di daerah. Ia pun meminta pembahasan RUU politik dibahas pada tahun ini.

Sikap koalisi parpol pendukung pemerintah ini ditolak PDI Perjuangan. Partai besutan Megawati ini menilai wacana pilkada lewat DPRD hanya akan melanggengkan kekuasaan. 

Tentu pemilihan kepala daerah melalui anggota dewan di daerah bakal menuai pro dan kontra, terlebih pilkada langsung yang berjalan selama ini memungkinkan masyarakat memilih pemimpinnya yang memiliki kedekatan dengan masyarakat. 

#demokrat #pdip #golkar #pilkada #dprd