KOMPAS.TV - Rapat kerja Komisi IV DPR bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kamis kemarin, berlangsung tegang. Ketegangan bermula ketika Menteri Kehutanan Raja Juli mengungkapkan bahwa angka deforestasi hutan berkurang pada tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya, termasuk di tiga wilayah yang terdampak parah bencana banjir bandang dan tanah longsor. Ia pun mengklaim tidak pernah mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan di wilayah terdampak bencana.
Klaim penurunan deforestasi tersebut dipertanyakan anggota Komisi IV dari Fraksi PDI Perjuangan, Sturman Panjaitan. Ia menantang Raja Juli untuk bersama-sama mendatangi wilayah yang diklaim mengalami penurunan deforestasi.
Tak hanya kritik, desakan mundur bahkan dilontarkan anggota Komisi IV dari Fraksi PKB, Usman Husin. Ia menilai paparan Menteri Kehutanan melebar dan tidak fokus pada solusi jangka panjang atas tragedi bencana di Sumatera.
Senada dengan itu, Ketua PBHI, Julius Ibrani, bahkan secara gamblang meminta DPR menggunakan haknya untuk menyampaikan kepada presiden terkait kinerja pembantunya yang dianggap tidak kompeten dan layak diberhentikan.
Menanggapi hujan kritik terhadap dirinya, politisi PSI ini menilai kemarahan anggota DPR atas kinerjanya justru menjadi sebuah motivasi.
Berbagai temuan aksi perusakan hutan yang dipaparkan Menteri Kehutanan serta hasil investigasi Satgas PKH kini dinanti publik. Beranikah negara menghukum berat para perusak hutan di Sumatera?
Lalu tepatkah di tengah bencana Sumatera dan sorotan soal kayu gelondongan, Menteri Kehutananan diminta harus mundur?
Kita bahas bersama anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS Rahmat Saleh dan juga ada Ketua DPP PSI, Faldo Maldini dan Analis Politik Ray Rangkuti.
Baca Juga [FULL] TNI AL Kirim Bantuan dan Buka Posko Kesehatan di KRI Dr Soeharso untuk Warga Aceh Tamiang di https://www.kompas.tv/regional/635647/full-tni-al-kirim-bantuan-dan-buka-posko-kesehatan-di-kri-dr-soeharso-untuk-warga-aceh-tamiang
#kayugelondongan #menhut #rajajuli
Artikel ini bisa dilihat di :
https://www.kompas.tv/nasional/635654/full-dpr-psi-dan-analis-politik-soal-menhut-raja-ruli-diminta-mundur-buntut-bencana-sumatera