Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyoroti soal anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memangkas anggaran pendidikan di Indonesia sekitar 30 hingga 44 persen atau sekitar 200 hingga 300 triliun rupiah.
Hal ini dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan sekolah tanpa dipungut biaya.
Koalisi MBG ini, karena ternyata tiba-tiba anggaran pendidikan dicaplok, digerogoti, dipangkas oleh MBG. Tahun ini ada 171 triliun. Tahun depan, 2026, sebagaimana pidato Presiden, itu antara 30-44 persen dari anggaran pendidikan yang digerogoti oleh MBG. Sekitar 200-300 triliun. Padahal Mahkamah Konstitusi memerintahkan bahwa sekolah di Indonesia tanpa diturunkan biaya, kata Ubaid di Kantor ICW, Jakarta Selatan pada Selasa (23/9/2025).
Ubaid menekankan bahwa anggaran pendidikan yang dipangkas untuk anggaran MBG dapat membiayai pendidikan anak Indonesia mulai Taman Kanak-kanak (TK) hingga kuliah tanpa dipungut biaya.
Kalau menurut perintah JPPI, kalau kita punya anggaran 300 triliun anak Indonesia mulai TK sampai kuliah, tanpa dipungut biaya dan dibayar oleh negara. Jadi ini menjadi sangat penting. Dunia pendidikan sudah banyak tantangan tetapi MBG datang, itu tambah memorak porandakan dunia pendidikan.
