Pemerintah merespons soal 17+8 Tuntutan Rakyat, pada Kamis (4/9/2025).
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah memastikan setiap langkah penanganan situasi nasional sesuai dengan koridor dan menjunjung tinggi HAM.
"Tidak spesifik (isi 17+8 Tuntutan Rakyat) itu dibicarakan ya. Tapi saya kira masing-masing menteri, masing-masing menteri dan menko juga sudah punya jawaban sendiri terhadap aspirasi yang dikemukakan itu. Dan saya juga tadi siang juga sudah menyampaikan rilis mengenai tanggapan beberapa poin di antara tuntutan 17+8 itu antara lain adalah pembahasan terhadap rancangan Undang-Undang Perampasan Aset," ujar Yusril.
Yusril juga mengaku pemerintah tengah membahas RUU Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas 2025-2025. Selain itu, pemerintah sedang membahas aturan sistem pemilu.
Simak selengkapnya dalam video berikut!
Penulis Naskah: Bernadetha Nadia Deni Ananda
Video Editor: Dina Rahmawati
Produser: Marvel Dalty
Musik: Into the Depths - Jingle Punks
#Politik #Pemerintah #Tuntutan17+8 #Pemerintah #ResponPemerintah #KumhamImipas #YusrilIhza #DPR