Evaluasi Pembenahan Sistem Ekonomi Politik Menurut Alissa Wahid, Asfinawati & Rieke Diah Pitaloka

JAKARTA, KOMPAS.TV - Akademisi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Asfinawati mengatakan tunjangan DPR yang dipermasalahkan hanya satu bagian kecil yang di permukaan. Substansi yang lebih penting yaitu pada pembenahan DPR tidak cukup hanya mengenai ekonomi saja atau politik saja, tapi harus ekonomi-politik.

Sistem politik kita membuat hanya orang-orang tertentu yang bisa membuat partai politik, yaitu membutuhkan uang sangat mahal, kemudian hanya orang-orang tertentu yang bisa dipilih menjadi anggota DPR karena biayanya sangat tinggi. 

Direktur Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid mengatakan DPR dan pemerintah perlu paham akar permasalahan aksi unjuk rasa dan kemarahan rakyat yakni tidak adanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah karena kebijakannya, karena karena wakil rakyatnya tidak merefleksikan kebutuhan rakyat, dan yang ketiga kepada polisi, karena berulang kali melakukan kebrutalan terhadap demonstran, maupun terhadap rakyat.

“Kepercayaan itu minusnya sudah minus seribu persen. Tidak cukup hanya dengan pernyataan maaf,” katanya. 

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka menemukan sistem pendataan itu tidak menghasilkan data yang menggambarkan kebutuhan real, menggambarkan kondisi real dan potensi riil masyarakat kita. Rieke mencotohkan tahun 2021 terungkap 52,5 juta penerima bansos fiktif. Kerugian negara 126 triliun per tahun. Bagaimana evaluasi dan perbaikannya? 

Terkait aksi penjarahan dan kerusuhan yang terjadi, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan menuturkan tidak merasa peristiwa ini akan mengarah ke isu rasisme. Aksi unjuk rasa yang terjadi dieskalasi. 
 

Catatan Redaksi: 

Setiap warga negara berhak menyuarakan pendapatnya. Namun,  kebebasan berpendapat harus dilakukan secara damai, tertib, serta jangan terprovokasi untuk melakukan perusakan dan penjarahan.

Selengkapnya klik link berikut:

https://youtu.be/Rr7fNWk2WEY