KOMPAS.TV - Sejumlah pegiat media sosial mengirimkan surat resmi ke DPR terkait tuntutan rakyat 17 plus 8 yang ramai disuarakan warganet di media sosial.
Meski pimpinan DPR sebelumnya sudah menemui perwakilan mahasiswa dan berjanji akan melakukan evaluasi, peserta aksi belum puas hanya dengan janji.
Sejauh ini, tuntutan 17+8 dinilai pegiat menyoroti sejumlah kemunduran, seperti kekerasan aparat yang masih terjadi serta peserta aksi yang belum dibebaskan.
Tuntutan 17+8 tidak hanya ditujukan kepada DPR, tetapi juga kepada Presiden, TNI, dan Polri.