JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri kabinet dan pimpinan partai politik ke Istana Negara, Minggu (31/8/2025) siang.
Prabowo memastikan DPR akan mencabut sejumlah kebijakan, termasuk tunjangan anggota DPR.
Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan DPR akan menerapkan moratorium kunjungan ke luar negeri.
Merespons unjuk rasa beberapa waktu belakangan, pimpinan DPR telah mengingatkan anggota dewan untuk lebih peka pada kepentingan rakyat.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan partainya menolak kebijakan tunjangan rumah DPR yang memantik reaksi keras masyarakat.
AHY menilai, kebijakan itu tidak tepat di tengah situasi masyarakat saat ini.
Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo kemarin, para pimpinan parpol dan DPR sepakat tunjangan serta fasilitas wakil rakyat akan dievaluasi.
Sejauh mana komitmen ini akan dilaksanakan? Tunjangan dan fasilitas apa saja yang akan dievaluasi?
Kita ulas bersama Plt Koordinator ICW, Almas Syafrina, dan mantan anggota DPR Fraksi Demokrat, Didi Irawadi.
Baca Juga [FULL] Adi Prayitno Bahas Pertemuan Presiden Prabowo dengan Ketum Parpol di Tengah Gelombang Demo di https://www.kompas.tv/regional/615041/full-adi-prayitno-bahas-pertemuan-presiden-prabowo-dengan-ketum-parpol-di-tengah-gelombang-demo
#tunjangandpr #dprri #demodpr #parpol #presidenprabowo
Artikel ini bisa dilihat di :
https://www.kompas.tv/nasional/615043/full-icw-dan-politikus-didi-irawadi-soal-komitmen-dpr-evaluasi-tunjangan-wakil-rakyat-sapa-malam