Parpol Kompak Minta Tunjangan DPR Dievaluasi Usai Dikritik Rakyat

Sejumlah fraksi partai politik di DPR menyatakan siap untuk mengevaluasi tunjangan bagi anggotanya.

Dua fraksi besar, yakni PDI-P dan Partai Gerindra, bahkan sepakat meminta penghentian fasilitas tersebut karena dinilai tidak pantas di tengah kondisi rakyat yang sedang sulit.

Apakah dalam situasi seperti sekarang, ketika rakyat mempertanyakan kinerja DPR, di saat perekonomian rakyat serbasulit, patut anggota DPR tetap menerima tunjangan yang jumlahnya oleh ukuran rakyat kebanyakan sangat luar biasa? ujar Ketua Fraksi PDI-P DPR RI Said Abdullah, Sabtu (30/8/2025).

Senada, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono juga menyampaikan bahwa partainya siap meninjau ulang sekaligus menghentikan tunjangan yang mencederai rasa keadilan masyarakat.

Penulis: Nur Jamal Said, Tatang Guritno, Novianti Setuningsih, Kompas.id (Nikolaus Harbowo, Kurnia Yunita Rahayu)

Kreatif: Safira Nurulita

Produser: Reza Kurnia Darmawan